google-site-verification=ZUuwLsbaFLVw0Fsx_sKtf38cmUuwOwj4MX3hBOSLU0g
Scroll untuk baca artikel
BERKEMAJUAN

Terkait Perbedaan Idul Adha 1444 Hijriah, PP Muhammadiyah : Tidak Usah Diperdebatkan

40
×

Terkait Perbedaan Idul Adha 1444 Hijriah, PP Muhammadiyah : Tidak Usah Diperdebatkan

Sebarkan artikel ini

Makassar – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Zulhijah 1444 H bertepatan pada Senin 19 Juni 2023 dan 10 Zulhijah 1444 H pada Rabu, 28 Juni 2023.  Hal itu sesuai dengan maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/M/MLM/I.0/2023.

Keputusan soal waktu Idul Adha itu berbeda dengan dengan pemerintah. Dimana, melalui sidang isbat, pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1444 H bertepatan dengan 20 Juni 2023. Maka tanggal 10 Zulhijah 1444 H jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.

Scroll ke bawah
Teruskan Membaca

Terkait perbedaan waktu Hari Raya Idul Adha 1444 H tersebut, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Irwan menegaskan, baik pemerintah maupun Muhammadiyah sudah mengambil keputusan dengan dasar masing-masing.

Baca juga:   Ramadhan 1445 Hijriah, SD Muhammadiyah Sawah Cangkiang Sediakan Reward Emas bagi Siswa

Setelah penentuan tersebut, warga Muhammadiyah tidak boleh mendebat, lebih-lebih menjatuhkan atau menegasikan ketentuan yang berbeda dari kelompok lain. Termasuk yang mengikuti ketentuan yang diputuskan oleh pemerintah.

“Tidak usah lagi diperdebatkan. Mari melaksanakannya sesuai keyakinan masing-masing, tidak perlu saling menyinggung di media sosial sampai masuk pada ranah hukum, seperti pada pelaksanaan Idul Fitri yang lalu,” ungkap Irwan Akib saat Milad ke-60 Unismuh Makasar, Senin (19/6).

Irwan mengajak semua warga Muhammadiyah dan masyarakat agar tidak menjadikan perbedaan itu sebagai perdebatan di media sosial. Menurutnya, kesalihan digital penting terus dikembangkan sebagai rujukan warganet Persyarikatan Muhammadiyah dan secara umum supaya lebih beradab dalam bermedia sosial.

Baca juga:   Tahun Ajaran Baru, Pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Gantung Ciri Santuni 90 Anak Yatim

Kesalihan digital yang merupakan hasil dari Putusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta, imbuh Irwan, bukan hanya diterapkan ketika warganet mendebat perihal urusan agama di media sosial, tetapi juga dalam konteks kebangsaan.(*)

Sumber : Muhammadiyah.or.id

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *