PADANG – Ki Jal Atri Tanjung, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat, angkat bicara terkait kebijakan penggantian pakaian sekolah yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberatkan keluarga dan masyarakat prasejahtera, terutama di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.
“Kebijakan penggantian seragam sekolah, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat prasejahtera, dikhawatirkan akan menambah beban dan memicu kesenjangan sosial,” ujar Ki Jal dalam keterangan persnya, Minggu (21/4/2024).
Beliau menjelaskan, banyak keluarga prasejahtera di Sumatera Barat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, memaksakan mereka untuk membeli seragam baru akan menjadi beban yang berat.
“Muhammadiyah Sumbar mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk meninjau ulang kebijakan ini. Perlu dilakukan kajian mendalam dan dialog dengan berbagai pihak, termasuk orang tua dan perwakilan masyarakat, untuk mencari solusi yang lebih tepat dan tidak memberatkan,” tegas Ki Jal.
Sebagai organisasi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, Muhammadiyah Sumbar berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan yang inklusif dan terjangkau bagi semua.
“Pendidikan harus menjadi akses yang terbuka bagi semua anak bangsa, tanpa terkecuali. Jangan sampai ada anak yang tertinggal karena terbebani oleh biaya pakaian seragam,” pungkas Ki Jal.
Muhammadiyah Sumbar berharap kebijakan penggantian pakaian sekolah dapat dievaluasi dan dicari solusi yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera.
Muhammadiyah Sumbar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan ini agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera. (EN)
