Padang – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat menyambut baik kedatangan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, bersama rombongan pada Kamis (22/6/2023) di Bandara Internasional Minangkabau.
Mantan Ketua KPK itu datang untuk untuk menghadiri Regional Meeting Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan (LHKP) Muhammadiyah se Sumatera yang berlangsung pada hari Jumat (23/6/2023) di Convention Hall UM Sumbar di Pasia Nan Tigo, Kota Padang.
Wali Ketua PWM Sumbar, Ki Jal Atri bersyukur dengan kehadiran tokoh Muhammadiyah tersebut di Ranah Minang. Dia pun mendoakan agar Busyro Muqoddas diberikan kesehatan agar terus memberikan kontribusi positif terhadap Muhammadiyah.
“Semoga selalu berpartisipasi meningkatkan peran nasional dan keummatan yang berkemajuan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” katanya.
Pada Jumat (23/6/2023) pagi, Busyro Muqqaddas resmi membuka Regional Meeting Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik (LHKP) Se-Sumatera di Auditorium Syafi’i Ma’arif UM Sumbar.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Al-Hamdi, Penasehat PWM, Ketua PWM Sumbar Dr. Bakhtiar dan jajaran, Ortom Tingkat wilayah, PDM Se-Sumbar, Rektor UMSB diwakili Dedi Satria, dan seluruh Ketua LHKP Se-Sumatera serta perwakilan Gubernur Sumbar, Hendri Hasbullah.
Ketua PWM Sumbar, Dr. Bakhtiar mengatakan, LHKP menjadi basis dalam memperjuangkan dan memperkuat kader dan tokoh Muhammadiyah yang akan duduk di lembaga Legislatif. Program penguatan sangat penting agar kader yang ada di legislatif memiliki peran yang signifikan bagi masyarakat dan persyarikatan.
“Jangan kita biarkan mereka berjuang sendiran, kita harus membersamai mereka. Perlu diingat, apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah, tidak akan pernah terlepas dari kebijakan Pemerintah baik Eksekutif mampun Legislatif,” ungkap Bakhtiar.
Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Al-Hamdi Al-Hamdi menyebutkan, Regional Meeting LHKP ini merupakan agenda penting bagi PP Muhammadiyah. Hal itu mengingat banyaknya dinamika yang telah dan diprediksi akan terjadi di tahun politik.
“Kami mengajukan untuk pembentukan LHKP ini kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebab, saat ini kita berada di tahun tahun politik dan akan menghadapi pesta demokrasi di tahun 2024. Untuk itu, konsolidasi organisasi ini sangat penting kita lakukan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua PP Muhmmadiyah Busyro Muqqaddas menjelaskan, secara historis, Muhammadiyah tidak hanya mengurusi internel organisasi saja, tapi juga beragam problematika yang ada di tanah air.
“Demokrasi negara kita saat ini mengelami penurunan, bahkan kekuasaan sebenarnya tidak lagi berada di tangan rakyat, untuk itu Muhammadiyah perlu hadir di tengah-tengah bangsa untuk memberikan kritik dan solusi atas persoalan yang terjadi,” bebernya. (Hafiz/Endrio)
