JAKARTA – Pilkada Serentak 2024 merupakan upaya pemerintah dalam menyatukan visi dan misi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Haryono, melalui keterangan resmi, usai menjadi pembicara Dialog Demokrasi The Habibie Center di Jakarta, baru-baru ini.
Sugeng mengatakan, pada saat pilkada pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 berlangsung, terjadi beberapa visi dan misi yang tidak sejalan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Untuk itu, lanjut Sugeng, pelaksanaan pilkada serentak setelah pemilu sebagai upaya menyinkronkan visi, misi, dan program kerja agar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat selaras.
“Ini adalah ikhtiar untuk bagaimana menyinkronkan, terutama antara visi, misi, tujuan, dan sasaran prioritas program di tingkat nasional dan daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota,” tuturnya.
Pada Pemilu 2024 dan pilkada serentak pada tahun ini, kata dia, memang telah dirancang sedemikian rupa.
“Waktu untuk penetapan sudah berurutan karena Presiden dilantik pada tanggal 20 Oktober, kemudian kepala daerah pada tahun 2025. Jadi, semua bisa menyambung,” katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan ada sekitar 1.553 pasangan calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Hal tersebut, kata anggota KPU RI August Mellaz, merupakan rekapitulasi data usai penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilakukan oleh KPU masing-masing wilayah pada Minggu (22/9) lalu.
“Dari total 1.561 pasangan calon yang mendaftar ke KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. KPU, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah menetapkan 1.553 pasangan calon,” kata Mellaz.(infopublik)
