Padang Panjang – Penggiat Literasi Adat Minangkabau di Padang Panjang mengajukan tiga permintaan kepada Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mahyeldi, dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (1/10/2024).
Permintaan itu meliputi percepatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Adat, percepatan pengadaan guru adat, dan penguatan kelembagaan Nagari guna memajukan adat di Sumbar.
Ketiga poin yang disampaikan ini dianggap mendesak untuk segera diimplementasikan, guna mengembalikan marwah adat Minangkabau yang mulai terkikis oleh perubahan zaman.
“Kami berharap agar calon gubernur mampu mengakomodasi ketiga permintaan ini, sebagai upaya menjaga dan memelihara kekayaan adat yang kita miliki,” kata Albert, salah satu penggiat adat.
Menanggapi permintaan tersebut, Mahyeldi menegaskan, permintaan yang diajukan sejalan dengan visi dan misinya bersama Cawagub Vasko Ruseimy pada Pilgub Sumbar 2024.
Menurutnya, pemajuan adat dan penguatan kelembagaan Nagari menjadi salah satu prioritas utama, jika ia terpilih kembali sebagai Gubernur Sumbar.
“Tiga permintaan tersebut sangat relevan dengan visi kami untuk Sumatera Barat. Kami sangat prihatin dengan banyaknya penyimpangan perilaku yang terjadi akhir-akhir ini, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat luas. Pemajuan adat di nagari dan penguatan unsur-unsur nagari adalah langkah penting untuk meminimalisir hal tersebut,” katanya.
Mahyeldi menambahkan, fenomena penyimpangan perilaku seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan persoalan narkoba dinilai semakin memprihatinkan di kalangan masyarakat.
“Banyak kejadian penyimpangan perilaku yang kita dengar. Ada kasus ayah yang marah pada istri hingga anak menjadi korban, serta berbagai masalah pergaulan bebas dan narkoba,” jelasnya.
Menurut Mahyeldi, solusi dari berbagai permasalahan ini tidak cukup hanya mengandalkan peraturan-peraturan hukum. Maka demikian, adat Salingka Nagari yang selama ini menjadi perekat sosial harus difungsikan kembali dengan baik.
Mahyeldi juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan Nagari agar dapat berperan lebih aktif, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.
Kemudian, kelembagaan adat yang kuat dapat menjadi benteng utama dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial dan budaya.
“Saat ini, kita melihat bahwa masih banyak kabupaten dan kota di Sumbar yang belum menjalankan perda Provinsi terkait peraturan nagari. Hal ini yang perlu diperkuat ke depannya, agar kelembagaan adat dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Mahyeldi berharap, jika terpilih kembali, pihaknya dapat segera, bekerja sama dengan para pemangku adat untuk memastikan percepatan BBM Adat, serta pengadaan guru-guru adat di Nagari.
“Kita tidak hanya ingin mempertahankan adat, tetapi juga mengembangkannya sesuai dengan tantangan zaman,” pungkasnya. (mat)
