JAKARTA – Persoalan tenaga honorer guru, masih menjadi perdebatan di negeri ini.
Beberapa hari lalu, Forum Perjuangan Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FGHPGRI) menyampaikan aspirasinya kepada Komisi X DPR RI terkait berbagai permasalahan tentang honorer di berbagai daerah.
Salah satu aspirasi yang disampaikan diantaranya adalah, mendorong penataan pegawai Non ASN di lingkungan pemerintah sesuai dengan UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Mendengarkan aspirasi guru honorer tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan Komisi X terus mendorong pemerintah untuk melakukan penyelesaian permasalahan tersebut pada tahun ini.
Sementara itu, terhadap aspirasi terkait penyediaan formasi PPPK Tenaga Kependidikan di Lembaga Pendidikan Negeri dan afirmasi berupa masa kerja dan usia, Fikri mengatakan Komisi X akan terus mendorong Kemendikbudristek untuk segera menyelesaikan permasalahan proses penerimaan dan pengangkatan guru honorer sesuai peraturan perundang-undangan.
“Beberapa kali ini laporan begini, tapi dijanjikan saja, dulu katanya mau didata (tenaga pendidik), setelah pendataan lalu mau direkrut, tapi faktanya belum ada,” jelas Fikri dalam audiensi dengan FGHPGRI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Terakhir, Komisi X juga akan meminta Kemendikbudristek untuk menginisiasi rapat dengan kementerian/lembaga bersama Komisi X untuk membahas penyelesaian permasalahan guru honorer dan PPPK.(*)
