JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Sturman Panjaitan menilai anggaran untuk Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI selama ini terlalu minim.
Menurutnya, anggaran tersebut khususnya untuk mendukung kajian-kajian penting dalam meningkatkan nilai kebangsaan dan keutuhan negara. Hal itu ia sampaikan usai Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Lemhannas RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, dua hari lalu.
“Pertama, Lemhannas RI adalah lembaga yang sangat bergengsi, khususnya dalam pengkajian peningkatan nilai-nilai kebangsaan dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia,” ujar Sturman.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemahaman nilai kebangsaan memerlukan proses berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan secara bertahap.
“Ibarat kita berkendaraan, supaya kita hapal kendaraan itu, (proses pengkajian ini) perlu dilakukan secara bertahap, seperti sebulan sekali atau dua bulan sekali,” imbuh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Maka dari itu, Sturman menekankan bahwa anggaran Lemhannas RI perlu ditingkatkan agar nilai-nilai kebangsaan itu terwujud.
“Perlu ditingkatkan (anggarannya), agar seluruh kepala daerah, seluruh pemimpin-pemimpin di Indonesia ini, dari tingkat desa maupun presiden itu, mempunyai pandangan yang sama tentang Indonesia,” jelasnya.
Ia pun menilai, dengan anggaran yang minim seperti saat ini, kajian yang dilakukan oleh Lemhannas RI menjadi terbatas. Padahal, ada kajian-kajian yang sifatnya mendesak perlu dikritisi.
“Nah ini kan mereka kan anggaran cuma 5 miliar setahun. Sehingga kajiannya pun paling sekali sebulan. Nah kalau sekali sebulan, sementara kajian itu ada yang bersifat kritis,” ungkap Sturman.
“Misalnya, kajian tentang Pilkada tahun 2024. Atau keputusan MK dan seluruhnya. Mereka nggak punya anggaran untuk itu,” imbuhnya.
Maka dari itu, menurutnya Lemhannas RI perlu memiliki anggaran yang sifatnya emergensi yang diarahkan untuk kajian dan bukan hanya anggaran kekuatan militer untuk menjaga keamanan.
“Tapi juga kajian pun yang bersifat cepat dan emergensi sih harus dilakukan. Maka mereka butuh itu, nggak bisa sekedar normatif saja, hanya 5 miliar setahun. Sehingga, hanya itu yang dilakukan (kajiannya terbatas),” terang Sturman.
Ia mengungkapkan, hasil kajian yang dilakukan Lemhannas selama ini terbatas pada permintaan Presiden RI dan sifat dari kajian tersebut pun tertutup. Padahal, menurutnya situasi dan kondisi setiap hari bisa berubah
“Misalnya tentang judi online, misalnya tentang cyber crime, atau tentang cyber security. Itu kan sifatnya emergensi. Nah kenapa terjadi seperti itu? Perlu juga mereka mengkaji,” katanya.
Dirinya berharap, Lemhannas RI dapat menghasilkan produk kajian yang sifatnya astagatra, pancagatra dan trigatra. Adapun kajiannya melingkupi berbagai aspek mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Geografi, demografi, dan kekayaan alam.
“Agar astagatra, delapan gatra itu, mereka kaji dari semua aspek, karena itu berkaitan dengan keutuhan negara kita,” tutupnya.(dpr)
