Padang Menaramu.id — Sumatera Barat tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan tingkat kekerasan terhadap tertinggi di Indonesia. Fakta ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, saat melakukan silaturahim dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kota Padang, Jumat (4/7).
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Jasra menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya kasus kekerasan yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, seperti ayah sambung, bahkan guru di lingkungan sekolah.
“Banyak anak-anak yang mengalami kekerasan justru dari mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan pendidik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebagian kasus bahkan melibatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswa.
“Itu baru yang terungkap dan diproses secara hukum. Kalau kita bicara soal yang tidak dilaporkan dan sengaja didiamkan oleh masyarakat, jumlahnya tentu jauh lebih besar,” tegas Jasra, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Jasra mengajak seluruh orangtua dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi anak-anak, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sekitar. “Anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, tapi juga tanggung jawab sosial. Mari kita jaga bersama-sama,” ujarnya.
PWM Sumbar: Ini Tamparan Bagi Ranah Minang
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua PWM Sumatera Barat, Bakhtiar, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menilai kasus kekerasan terhadap anak adalah tamparan keras bagi Ranah Minang yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK).
“Sungguh miris jika kekerasan terhadap anak justru terjadi di negeri yang dikenal dengan nilai-nilai religius dan budaya kuat seperti Sumatera Barat,” kata Bakhtiar.
“Anak-anak adalah generasi penerus peradaban. Mereka harus dilindungi, dididik, dan diarahkan, bukan dirusak oleh tangan-tangan yang mestinya membimbing mereka.”
Bakhtiar mengajak seluruh elemen masyarakat, dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, hingga pemerintah daerah untuk tidak menutup mata terhadap kekerasan anak.
“Kita harus menjadi barisan pelindung bagi anak-anak. Jika tidak, kita akan kehilangan masa depan,” ujarnya dengan nada tegas.
Pertemuan antara KPAI dan PWM Sumbar ini diakhiri dengan seruan moral agar semua pihak bangkit dari kealpaan kolektif terhadap isu perlindungan anak. Sumatera Barat, dengan akar budaya dan agama yang kuat, diyakini mampu menjadi contoh provinsi yang ramah anak dan bebas dari kekerasan asalkan ada kemauan kolektif dari seluruh lapisan masyarakat.
“Kita harus berhenti bersikap pura-pura tidak tahu. Setiap anak yang terluka karena kekerasan adalah kegagalan kita bersama,” tutup Jasra.
Hadir dalam pertamuan tersebut Sekretaris PWM Sumbar Apris, Wakil Ketua Afrijal Harun, Bendahara Murisal, Ketua MPKS PWM Sumbar Dt. Novrial Bahrun, Sekretaris Herman Syahkiki.
