Padang – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat menggelar kegiatan Pengkajian Pimpinan Tingkat Wilayah dengan tema Implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam Perspektif Pariwisata Halal, Sabtu (24/5/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan Muhammadiyah serta pejabat pemerintah provinsi.
Acara ini diikuti oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Sumbar, pimpinan ortom tingkat wilayah, pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), majelis, badan, lembaga Muhammadiyah, serta pejabat eselon II Pemprov Sumbar.
Sejumlah pimpinan PWM Sumbar turut hadir, antara lain Ketua Bakhtiar, Sekretaris Apris, Wakil Ketua Sobhan Lubis, Marhadi Efendi, Ki Jal Atri Tanjung, Bendahara Murisal, dan Wakil Sekretaris Jon Misfar. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi.
Ketua pelaksana kegiatan, Nasrul A., dalam laporannya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Barat atas dukungan dan kerja sama dalam penyelenggaraan pengkajian ini.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pengkajian sebelumnya yang digelar pada bulan Ramadan dengan fokus pada implementasi Islam Wasathiyah.
“Pengkajian ini penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis Muhammadiyah dalam menguatkan nilai-nilai ABS-SBK, terutama dalam pengembangan pariwisata halal yang selaras dengan budaya dan syariat Islam,” ujar Nasrul.
Sementara itu, Ketua PWM Sumbar Bakhtiar menyatakan komitmen Muhammadiyah Sumbar untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai ABS-SBK dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa PWM Sumbar telah membentuk tim penyusun Risalah Muhammadiyah Sumbar terkait implementasi ABS-SBK dalam perspektif pariwisata halal.
“Risalah ini nantinya akan kami serahkan kepada pemerintah daerah sebagai kontribusi Muhammadiyah dalam melestarikan adat dan budaya Minangkabau yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Harapannya, risalah ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan di Sumbar,” jelasnya.
Asisten II Arry Yuswandi menyambut baik kegiatan ini dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi keagamaan.
“Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, penting bagi Sumatera Barat untuk mengembangkan konsep pariwisata halal berbasis nilai-nilai ABS-SBK,” ucapnya.
Ia menambahkan, Pemprov Sumbar berkomitmen menjaga dan mengembangkan pariwisata halal yang sejalan dengan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam di Ranah Minang.
Acara ditutup oleh Sekretaris PWM Sumbar, Apris. Dalam sambutannya, ia menyoroti fenomena maraknya pembangunan homestay di sejumlah daerah wisata seperti Alahan Panjang.
“Peningkatan sektor wisata memang menggembirakan. Namun, kita perlu memastikan apakah layanan yang ditawarkan benar-benar menjamin kehalalan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Ini menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Apris.
