PADANG – Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Barat (Sumbar), Ade Herdiwansyah, mendukung penuh kehadiran program carbon trade di Ranah Minang.
Dukungan tersebut diberikan sebagai upaya mengatasi masalah lingkungan sekaligus membuka potensi pendapatan baru bagi daerah, termasuk dalam menyikapi defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Ade menyebut bahwa ikhtiar menjaga dan merawat ciptaan Allah SWT harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak biasa. Menurutnya, carbon trade adalah salah satu bentuk ikhtiar tersebut yang tidak hanya membawa manfaat ekologis, tapi juga ekonomi.
“Kita bukan siapa-siapa, tapi kita mencoba menjaga dan merawat ciptaan Allah dengan cara yang tidak biasa. Tentu ini bukan pekerjaan mudah,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).
Komitmen ini mengemuka seiring diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon Indonesia.
Aturan tersebut menjadi dasar hukum resmi bagi pelaksanaan perdagangan karbon secara nasional, yang turut melibatkan Bursa Efek Indonesia sebagai platform indeks perdagangannya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menyatakan kesiapan untuk kembali membuka perdagangan karbon secara lebih luas pada awal tahun 2025. Momentum ini dinilai menjadi peluang besar bagi daerah-daerah seperti Pasaman Barat untuk ikut terlibat dalam ekonomi hijau dan memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Ade menambahkan, dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang cukup, program carbon trade bisa dijalankan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Dengan berpikir dan berusaha dengan ilmu pengetahuan yang cukup, insyaallah kita bisa bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah Pasaman Barat,” ujarnya.
Program ini sejalan dengan komitmen global dalam menurunkan emisi karbon sebagai respons atas krisis iklim. Di tingkat nasional, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri, dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, sebagaimana termuat dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).
Wilayah Sumatera Barat, termasuk Pasaman Barat, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam skema perdagangan karbon, terutama dari sektor kehutanan dan pertanian. Dengan lahan yang luas dan kawasan hutan yang masih terjaga, daerah ini memiliki kapasitas untuk menghasilkan unit karbon yang bisa diperdagangkan.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, telah merespons secara positif peluang kerja sama perdagangan karbon yang ditawarkan oleh berbagai pihak. Pemerintah daerah mulai membuka komunikasi dengan mitra potensial, termasuk dari sektor swasta dan lembaga internasional, untuk mempercepat implementasi program tersebut di wilayahnya.
Dukungan dari organisasi kepemudaan seperti PWPM menjadi penting dalam mendorong sosialisasi dan edukasi publik mengenai pentingnya perdagangan karbon. Keterlibatan generasi muda juga diharapkan dapat memperkuat transformasi menuju pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab.
Ade menutup pernyataannya dengan harapan besar agar program carbon trade ini bisa membawa manfaat luas, bukan hanya untuk aspek lingkungan, tapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga ini dapat memberikan kebaikan yang seluas-luasnya untuk masyarakat secara umum,” ujarnya. (*)
