PADANG, MENARAMU.ID — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat menggelar acara Silaturahim Syawal 1446 Hijriah di Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar, Ahad (27/4/2025). Kegiatan ini berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh penting Muhammadiyah dan pemerintahan.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Anwar Abbas hadir langsung dalam acara tersebut, kemudian, Ketua PWM Sumbar Bakhtiar, Wakil Ketua PWM Ki Jal Atri Tanjung, Marhadi Efendi, Yosmeri Yusuf, Firdaus, Bendahara PWM Murisal, serta Wakil Sekretaris Jon Misfar.
Selain itu, hadir pula Penasehat PWM Sumbar Guspardi Gaus, Direktur Bank Nagari, Asisten I Gubernur Sumbar, para pimpinan majelis, lembaga, amal usaha Muhammadiyah (AUM), serta organisasi otonom (Ortom) tingkat wilayah.
Ketua Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar, Ki Jal Atri Tanjung, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Ketua PP Muhammadiyah dan seluruh jajaran PWM Sumbar. Ia juga memaparkan perkembangan Masjid Taqwa yang kini menjadi pusat dakwah Muhammadiyah di Ranah Minang.
Ketua PWM Sumbar, Bakhtiar, menyampaikan bahwa momentum Silaturahim Syawal ini penting untuk mempererat persaudaraan dan menguatkan gerakan Muhammadiyah di Sumatera Barat.
“Kita ingin keluarga besar Muhammadiyah semakin solid dalam memajukan gerakan dakwah. Saya juga mengajak semua elemen untuk mendukung gerakan ini dengan memperkuat penggalangan dana melalui Lazismu, guna menunjang amal usaha Muhammadiyah seperti pendidikan dan panti asuhan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas dalam tausiyahnya menyoroti besarnya kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah. Ia mengingatkan, meski banyak yang menilai Muhammadiyah sebagai organisasi yang kaya, hal itu harus direspons dengan bijak.
“Sebagian orang menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi terkaya. Ini baik, tetapi juga menjadi tantangan. Saya khawatir, karena anggapan itu, orang menjadi enggan menyumbang. Ini perlu kita sikapi dengan mendorong kemandirian ekonomi Muhammadiyah,” kata Buya Anwar.
Dalam kesempatan itu, Buya Anwar juga mengkritisi arah ekonomi Indonesia yang dinilainya cenderung liberal dan kurang sesuai dengan konstitusi.
“Kalau ada penyimpangan dari prinsip konstitusi, Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu dan amal makruf nahi mungkar, wajib mengingatkan pemerintah,” tegasnya.
