Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi NasDem, M. Shadiq Pasadigoe, menyoroti pentingnya efisiensi dalam rekonstruksi anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025.
Dalam rapat kerja yang digelar Kamis (13/2), ia menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pemangkasan dana, melainkan optimalisasi penggunaan sumber daya agar berdampak maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, konsep efisiensi yang ideal sejalan dengan nilai-nilai budaya Minangkabau yang mengutamakan keseimbangan dan kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya.
“Dalam adat Minangkabau, ada konsep Sakato, yang berarti menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip ini harus kita terapkan dalam pengelolaan anggaran negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Shadiq.
Ia menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan.
“Seperti filosofi Minangkabau yang selalu melihat ke depan dengan penuh perhitungan, kita juga harus memastikan bahwa kebijakan anggaran saat ini tidak menimbulkan beban bagi generasi mendatang,” imbuhnya.
Selain itu, Shadiq juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi adalah kunci untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan.
“Dalam budaya Minangkabau, ada prinsip Alam takambang jadi guru, yang mengajarkan kita untuk belajar dari lingkungan dan menjalani hidup dengan kejujuran serta keterbukaan. Begitu juga dengan anggaran negara, masyarakat harus bisa mengakses informasi agar dapat ikut mengawasi penggunaannya,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan pengelolaan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat, ia optimistis efisiensi anggaran dapat mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Rapat kerja Komisi XIII DPR RI ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga yang membahas rekonstruksi anggaran tahun 2025. Pemerintah diharapkan dapat menjadikan masukan dari para anggota dewan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan fiskal ke depan.
