PADANG — Mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SI Kerakyatan Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Sumatera Barat, Jum’at (29/11/2024).
Aksi yang dimulai pukul 15.00 WIB hingga menjelang magrib ini menuntut pencopotan Kapolda Sumbar serta reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
Tuntutan Pencopotan Kapolda
Koordinator lapangan, Fajri, menegaskan bahwa Kapolda Sumbar harus bertanggung jawab atas kegagalan menjaga keamanan dan kepercayaan publik.
“Institusi Polri seharusnya melindungi rakyat, bukan mencederai kepercayaan mereka. Jika ada ekor busuk, maka kepalanya yang harus dipotong. Kami menuntut pembersihan Polri dari oknum-oknum kotor,” tegas Fajri.
Jeni Mandala Putra, Ketua Umum KAMMI Sumbar, menyoroti peristiwa tragis penembakan di Solok Selatan sebagai bukti keretakan profesionalisme di tubuh Polri.
“Penembakan ini bukan sekadar insiden, tapi cerminan dari lemahnya moral dan profesionalisme aparat. Kami di sini menuntut keadilan dan pencopotan Kapolda Sumbar,” ujarnya.
Tambang Ilegal dan Kerusakan Lingkungan
Ketua IPM Sumbar, Sailendra Gusnan, mengungkapkan bahwa tambang ilegal yang marak di Sumatera Barat adalah bukti lemahnya penegakan hukum.
“Alam kita dirusak, sungai tercemar, masyarakat kehilangan hak atas lingkungan yang sehat. Kapolri harus turun langsung ke Sumbar, jangan hanya diam di Jakarta!” desaknya.
Egi Wiransyah dari IMM Kota Padang menambahkan,
“Kami hadir di sini bukan hanya untuk berkabung atas penembakan di Solok Selatan, tetapi juga untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal.”
Tuntutan Evaluasi dan Reformasi Polri
Esa Kurnia dari PII Sumbar menyerukan reformasi total Polri. “Institusi Polri harus kembali pada tugas utamanya: melayani dan melindungi masyarakat. Reformasi ini tidak bisa hanya sebatas kata-kata, harus ada tindakan nyata,” ujarnya.
Rahmat Hanafi dari IMM Sumbar mengingatkan bahwa keamanan rakyat Sumbar tidak boleh tergadaikan.
“Jika di tingkat Kapolres saja terjadi kekerasan, bagaimana nasib rakyat kecil? Kami tidak akan diam, rakyat Sumatera Barat tidak akan diam!” katanya tegas.
Korwil BEM SI Sumbar, Rifaldi, menekankan pentingnya keadilan, transparansi dan Kapolda Sumbar harus bertanggung jawab atas tindakan anggotanya.
“Kami mengecam penembakan di Solok Selatan. Kapolda harus bertanggung jawab sesuai arahan Kapolri jika ekor yang busuk kepala yang dipotong, dan kasus ini harus diusut tuntas,” tutupnya.
