PADANG – Muhammadiyah akan terbitkan rekomendasi pasangan calon (paslon) peserta Pilkada 2024. Rekomendasi ini, nantinya akan bersifat sentral baik untuk Pemilihan Gubernur Sumbar maupun Pilkada di Kabupaten-Kota.
Pernyataan itu disampaikan Yosmeri Yusuf, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatra Barat yang membidangi Ekonomi, Bisnis, Pariwisata, UMKM, Industri Halal, dan LHKP, saat berbincang dengan Redaksi MenaraMu, Selasa (24/9) pagi melalui sambungan telepon.
Menurut mantan politisi Sumbar yang kini fokus dalam kegiatan membangun bidang keumatan di Muhammadiyah itu, keputusan Muhammadiyah dalam menetapkan dukungan terhadap paslon peserta Pilkada 2024, dilakukan sesuai dengan arahan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah.
Menanggapi pertanyaan redaksi terkait indikator apa yang ditetapkan dalam proses memberikam rekomendasi dukungan itu, Yosmeri menjelaskan, ada beberapa indikator penting sebagai rujukan oleh LHKP yang ada di tiap daerah.
“Mekanisme sudah jelas. Dan itu sudah disampaikan dalam rapat koordinasi PWM Sumbar bersama PDM se-Sumbar beberapa waktu lalu. Indikator utama dalam tahapan pemberian rekomendasi yang diusulkan oleh LHKP masing-masing daerah, adalah unsur moralitas, rekam jejak, kekaderan di Muhammadiyah, serta kedekatan hubungan dengan peryarikatan,” jelas tokoh Muhammadiyah yang aktif turun ke daerah-daerah itu.
Selain inikator itu, sambung Yosmeri, Muhammadiyah melalui LHKP, akan mendalami tingkat elektabilitas paslon yang akan direkomendasi.
“Ini menjadi salah satu kajian di masing-masing LHKP. Karena kita bukan hanya akan berproses sesaat. Nanti setelah paslon yang direkomendasi menang dalam Pilkada, urusan kebijakan publik dan kepentingan umat menjadi bagian dari domain kita saat memberikan masukan,” terangnya.
Saat ini, lanjutnya, belum ada keputusan terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh PWM Sumbar. “LHKP masih bekerja di semua daerah. Kalau ada informasi terkait rumor rekomendasi telah diberikan kepada paslon, itu bersifat manuver politik saja dari pribadi-pribadi, bukan keputusan Muhammadiyah,” tegasnya.
Setelah masukan hasil keputusan dari daerah, imbuh Yosmeri, nantinya masih akan melewati beberapa tahapn di tingkat PWM sumbar. “LHKP akan mengundang para tokoh Muhammadiyah dari berbagai unsur, para pakar dan penasehat. Setelah itu baru kita bawa ke pleno PWM Sumbar untuk diputuskan,” ujarnya.
Ia memastikan, dalam pekan ini seluruh pengusulan hasil pleno PDM se-Sumbar akan selesai dan digodok oleh tim LHKP PWM Sumbar.
“Insya Allah dalam satu pekan ke depan, seluruh proses dan tahapan ini selesai. Setelah ada hasil pleno PWM Sumbar, masing-masing daerah akan membawa paslon terkait untuk bertemu dengan PWM Sumbar guna membicarakan komitmen tentang pembangunan umat dan daerah,” pungkasnya.
Diketahui, saat ini Muhammadiyah Sumbar menjadi salah satu ormas yang dilirik secara langsung oleh seluruh paslon peserta Pilkada. Hal itu bukan hanya persoalan jumlah warga Muhammadiyah yang mencapai 33 persen dari jumlah populasi pemilih, tapi kebijakan-kebijakan Muhammadiyah turut dinanti oleh banyak pihak.(*)
