Padang, Menaramu.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang semakin memanas dengan munculnya dilema di kalangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Padang. Dua kader terbaik mereka, Hendri Septa dan Maigus Nasir, maju sebagai calon kepala daerah, namun dengan pasangan yang berbeda. Kondisi ini memunculkan kebingungan arah dukungan politik dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM Padang.
Ketua PDM Padang, M. Fikar, mengungkapkan kebingungan tersebut dalam rapat koordinasi LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat (PWM Sumbar) pada Sabtu (7/9/2024) lalu.
Dalam rapat yang digelar di Padang tersebut, M. Fikar menyatakan bahwa keputusan mendukung salah satu calon di antara Hendri Septa dan Maigus Nasir membutuhkan pertimbangan matang, karena keduanya memiliki latar belakang kuat sebagai kader Muhammadiyah.
“Kedua tokoh ini memiliki pengaruh besar di Muhammadiyah, sehingga arah kebijakan politik kita harus dipertimbangkan dengan bijak. Hendri Septa saat ini merupakan petahana Walikota, sementara Maigus Nasir juga tokoh yang tidak kalah kuat, dia merupakan Ketua PDM Kota Padang 2 periode,” ujar M. Fikar
Hendri Septa saat ini mencalonkan diri kembali sebagai Walikota Padang setelah sebelumnya menjabat di periode 2021-2024. Dalam pencalonannya kali ini, Hendri didukung oleh partai besar dan mengandalkan program pembangunan berkelanjutan yang telah ia mulai selama menjabat.
Sementara itu, Maigus Nasir, juga seorang kader Muhammadiyah yang memiliki pengalaman panjang di bidang politik dan sosial termasuk di Muhammadiyah, maju sebagai calon Wakil Walikota dengan membawa visi baru dalam membangun Padang.
Situasi ini menempatkan Muhammadiyah di posisi sulit, mengingat kedua tokoh merupakan representasi kuat dari warga Muhammadiyah dan memiliki basis dukungan yang besar. Namun, fakta bahwa mereka maju dengan pasangan yang berbeda menimbulkan dilema politik bagi organisasi.
“PDM Padang harus cermat dalam menentukan arah dukungan politik. Ini bukan hanya soal kepentingan Muhammadiyah, tapi juga masa depan Kota Padang,” tambah M. Fikar.
LHKP PDM Padang diharapkan dapat segera menentukan sikap resmi terkait dukungan politik, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan umat dan organisasi.
Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, selama ini dikenal menjaga independensinya dalam politik, namun dalam situasi ini, keputusan yang diambil bisa berdampak besar pada dinamika Pilkada Padang.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh beberapa pimpinan Muhammadiyah dari wilayah Sumatera Barat, termasuk LHKP PWM Sumbar, yang turut memberikan masukan mengenai arah kebijakan yang harus diambil. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari PDM Padang terkait dukungan kepada salah satu calon.
Pilkada Padang 2024 diprediksi akan menjadi ajang yang kompetitif dengan banyak kandidat kuat, dan keputusan Muhammadiyah bisa menjadi faktor penentu dalam peta politik kota ini. (EN)
