Padang, Menaramu.id– Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi secara daring pada Rabu (31/7) malam. Rapat tersebut membahas hasil Konsolidasi Nasional Muhammadiyah di Yogyakarta dan sejumlah isu krusial, salah satunya adalah keputusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait penerimaan izin tambang.
Keputusan PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang ini menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Sekretaris PWM Sumbar, Apris, menjelaskan bahwa keputusan ini telah disetujui oleh seluruh PWM se-Indonesia setelah melalui proses kajian mendalam dan mendapat dukungan dari para tokoh Muhammadiyah seperti Jusuf Kalla dan Haidar Nashir.
“Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat dan dapat memperkuat ekonomi Muhammadiyah,” ujar Apris.
Namun, keputusan ini tidak serta-merta diterima oleh seluruh anggota Muhammadiyah. Beberapa peserta rapat, terutama dari kalangan akademisi dan penggiat hukum, menyampaikan pandangan berbeda. Mereka mempertanyakan potensi dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Kami memahami bahwa Muhammadiyah ingin memperkuat ekonomi, tetapi perlu dipertimbangkan juga dampak jangka panjang dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan sosial,” ungkap Wendra Yunaldi, Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar
Menanggapi hal tersebut, Ketua PWM Sumbar, Bakhtiar, menegaskan bahwa keputusan PP Muhammadiyah ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi Muhammadiyah dan mendukung pengembangan amal usaha serta gerakan dakwah Muhammadiyah.
“Dengan mengelola tambang sendiri, Muhammadiyah dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kepentingan umat,” kata Bakhtiar.
Bakhtiar juga meminta seluruh elemen dan lapisan Muhammadiyah Sumbar agar bisa memahami dan menerima keputusan PP Muhammadiyah tersebut.
“Keputusan itu diambil melalui proses dan kajian mendalam, jadi mari kita terima keputusan tersebut, mari kita berada dalam sistem,” seru Bakhtiar.
Selain isu tambang, rapat koordinasi ini juga membahas sejumlah isu penting lainnya, seperti komitmen Muhammadiyah dalam memberantas judi online dan penerapan kalender Hijriah tunggal.
Keputusan PP Muhammadiyah untuk menerima izin tambang ini telah memicu perdebatan internal di tubuh Muhammadiyah. Di satu sisi, keputusan ini dipandang sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi organisasi. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran mengenai dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat.
Ke depan, menarik untuk melihat bagaimana Muhammadiyah akan menyikapi perbedaan pandangan ini dan bagaimana organisasi ini akan memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukannya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. (EN).
