JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI bersepakat menggelar rapat koordinasi (rakor) nasional guna meningkatkan sinergi dan kerja sama menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam acara peluncuran “Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024” di Jakarta, dua hari lalu.
“Kami (KPU) sudah bertemu dengan Ketua Bawaslu, Mas Bagja, dan telah bersepakat untuk mengadakan pertemuan atau rakor bersama. Sekarang tinggal menentukan waktunya,” ujar Afifuddin yang biasa disapa Afif.
Afif menyatakan, melalui rakor bersama ini, KPU dan Bawaslu dapat menjalin komunikasi yang lebih intens dalam rangka mengawal Pilkada serentak. Semakin sering berkomunikasi, menurut Afif, maka potensi kesalahpahaman dalam proses penyelenggaraan Pilkada akan semakin kecil.
“Semakin sering kita berkomunikasi, maka potensi kesalahpahaman akan semakin kecil. Namun, jika komunikasi jarang dilakukan, maka salah paham atau pemahaman yang keliru akan lebih mungkin terjadi,” tambah Afif.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, juga menegaskan bahwa rakor bersama dengan KPU se-Indonesia telah disepakati.
Namun, ia mengakui, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti penentuan waktu, tempat, dan tahapan Pilkada yang sedang berjalan.
“Karena mengumpulkan 20 ribu penyelenggara bisa membuat kantor-kantor kosong. Padahal, para penyelenggara bertanggung jawab atas pengawasan seluruh tahapan Pilkada,” ujar Bagja.
Bagja juga menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat kepolisian, TNI, serta aparat keamanan lainnya, terkait hasil pemetaan kerawanan Pilkada. Hal ini dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap segala potensi yang dapat mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis.
Bagja mengungkapkan, ada lima provinsi dengan tingkat kerawanan yang tinggi, yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur.(infopublik)
