PADANG PANJANG – Muhammadiyah mengambil sikap terbaru terkait dengan kontestasi dalam politik praktis. Bila sebelumnya menyerahkan kepada ‘selera pasar’ dan tidak ikut serta di dalamnya, maka pada perhelatan demokrasi tahun 2024, Muhammadiyah akan bersikap terbuka.
“Nanti, setelah calon pasangan gubernur-wakil gubernur Sumbar, walikota-wakil walikota Padang Panjang, serta bupati dan wakil bupati Tanah Datar ditetapkan KPU, kita akan nyatakan dukungan terbuka, sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat,” ujar Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Padang Panjang Batipuh X Koto (Pabasko) Musriadi Musanif.
Sikap PDM Pabasko tersebut, disampaikan Musriadi pada Ahad (11/8), di Aula AR St. Mansoer Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang.
Musriadi mengatakan hal itu, usai mengukuhkan tiga pimpinan majlis lembaga di lingkungan PDM Pabasko, yakni Majlis Pendayagunaan Wakaf, Lembaga Resiliensi Bencana, dan Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP).
Pada kesempatan itu, PWM Sumbar juga mengukuhkan kepengurusan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LazisMu) Pabasko.
Terlihat hadir menyaksikan prosesi seremonial itu Sekretaris PWM Sumbar Drs. H. Apris, MM., Korda Bukittingg-Pabasko PWM Sumbar Imdibkri, tokoh masyarakat Padang Panjang yang juga bakal calon walikota Dr. H. Edwin, Sp., Dr. H. Albert Nashir, pimpinan organisasi sosial, kemasyarakatan, dan politik.
Dari jajaran PDM Pabasko terlihat Drs. H. Yandri Naga, Dr. Taufik Hidayat, Muhammad Syafran, M.Sc., H. Ali Usman Syu’ib, SE., Suheri, M.Pd., para Pimpinan Cabang Muhammadiyah, majlis, lembaga, organisasi otonom, dan pimpinan amal usaha Muhammadiyah.
Musriadi menyatakan, melalui LHKP-PDM Pabasko akan dilakukan kajian intensif, membangun komunikasi, dan diskusi-diskusi mendalam, sehingga nanti akan bisa ditetapkan pasangan calon walikota-wakil walikota Padang Panjang, serta pasangan calon bupati-wakil bupati Tanah Datar, yang akan didukung sepenuhnya oleh Muhammadiyah.
“Ini adalah agenda mendesak LHKP. Itu artinya, segera setelah dikukuhkan, para pimpinan LHKP dapat langsung melaksanakan amanah itu dengan baik. Agenda-agenda lainnya, terutama menyangkut kebijakan publik, juga sudah menanti,” pungkasnya. (rel)
