JAKARTA – Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) dan Carys Cares mengeluhkan kondisi anak dengan Down Syndrome (DS), karena tidak memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja. Sehingga memerlukan perhatian yang lebih dari Pemerintah.
Hal itu terungkap dalam audiensi POTADS dan Carys Cares bersama Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan, perlunya perluasan ruang kerja dan kesempatan bagi para penyandang DS tersebut. Hal tersebut agar mereka dapat ikut bersoalisasi dan menghasilkan daya upayanya untuk masyarakat umum.
“Hari ini, Komisi VIII DPR RI menerima audiensi teman-teman dari Carys Cares. Mereka mengeluhkan minimnya kesempatan kerja yang diberikan kepada teman-teman Down Syndrome (DS). Padahal di balik itu semua, penyandang DS juga memiliki kemampuan atau daya upaya yang bisa disumbangkan (dipekerjakan) untuk kehidupan kita bersama,” ungkap Diah.
Dijelaskannya, menurut data Kementerian Sosial yang diambil dari data BPS, terdapat sekitar 287 ribu lebih anak-anak penyandang DS. Menurutnya, anak-anak penyandang DS ini membutuhkan ‘pelukan hangat’ dan ‘gandengan tangan’ dari segenap pihak untuk menjalani kehidupan.
Apalagi, tambahnya penyandang DS berasal dari latar belakang keluarga dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Diakuinya kesempatan tersebut penyandang DS saat ini memang masih sangat terbatas.
Pasalnya, tidak sedikit penyandang DS yang memiliki kelebihan berupa skill atau keahlian tertentu. Mereka mampu menghasilkan kerajinan tangan sendiri, bahkan tidak sedikit dari mereka yang bisa dipekerjakan sebagai penerima tamu atau pekerja yang membagi-bagikan brosur kepada pengunjung.
Secara psikologis, menurut Diah, hal itu juga berpengaruh terhadap kepercayaan diri para penyandang disabilitas intelektual tersebut.
Selain itu menurut Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini, perlunya kesadaran dari masyarakat untuk mengubah perspektif sosialnya terhadap para penyandang DS.
Karena terkadang perspektif tersebut pada akhirnya membuat perlakuan yang diskriminatif terhadap penyandang DS.
Bahkan, orang tua yang memiliki anak penyandang DS sendiri secara tidak sengaja ikut membuat kondisi diskriminatif juga.
Hal tersebut bukan tidak mungkin karena sikap protektif orang tha terhadap anaknya tersebut, sehingga membuat anak secara tidak sengaja diperlakukan dan dianggap berbeda.
“Di sinilah peran semua pihak, dari pemerintah melalui Kementerian Sosial, orangtua atau keluarga dan masyarakat luas untuk sendiri yang memberikan perhatian, rangkulan tangan dan pelukan terhadap penyandang disabilitas dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada mereka untuk bekerja dan menghasilan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat luas,” paparnya.
Ia menyarankan untuk membuka jobs fair khusus untuk penyandang DS, dan insyaallah saya juga sedang mencoba untuk mengikutsertakan mereka dalam pameran di DPR nanti.
“Selain tentunya, kami mendorong Kemensos untuk menyusun berbagai program bagi penyandang disabilitas termasuk disabilitas intelektual atau down syndrome ini,” imbuhnya.
Dalam kesimpulan audiensi, disebutkan bahwa negara perlu hadir memberikan perhatian kepada para penyandang down syndrome. Sebab, banyak dari penyandang down syndrome yang berasal dari keluarga tidak mampu.
“Komisi VIII DPR RI akan meneruskan kepada Kementerian Sosial RI Cq. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas agar memberikan perhatian yang lebih baik kepada para penyandang down syndrome,” tutupnya. (dpr)
