JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menekankan pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada dampak dan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional (IKA Pimnas) Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta pada Senin (19/8/2024), di mana ia mewakili Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin.
“Ujung dari kesibukan birokrasi ini adalah gerakan bangga melayani bangsa. Jadi, ujung dari kesibukan administrasi siang malam adalah rakyat harus terlayani,” ujar Anas dalam keterangan pers, Selasa (20/8/2024).
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Perpres itu menekankan pada sistem prioritas dan membentuk GovTech Indonesia sebagai kunci percepatan, dan keberlanjutan transformasi digital di sektor publik.
Anas menjelaskan bahwa GovTech Indonesia bukan hanya sebuah platform atau aplikasi, tetapi Penyelenggara Keterpaduan Ekosistem Layanan Digital Pemerintah.
GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu serta mengintegrasikan layanan-layanan lain yang sudah siap untuk dikonsolidasikan dalam jangka pendek. Portal terpadu ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi.
Selain GovTech, Menteri PANRB juga membahas progres program digitalisasi lainnya, salah satunya adalah pelaksanaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Saat ini, terdapat 230 instansi daerah yang telah memiliki MPP, dan 60 di antaranya telah mengimplementasikan MPP Digital.
“Dengan demikian, target Kementerian PANRB adalah mendorong daerah agar sadar dan melek digital, serta mengintegrasikan pelayanannya,” ujar Anas.
Di akhir acara, Anas menyampaikan harapannya agar para alumni IKA Pimnas dapat menjadi bagian dari upaya mendorong pelayanan publik yang berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan tema seminar, yaitu “Kepemimpinan Birokrasi dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”.
“Kami menyambut baik pertemuan ini, mudah-mudahan menjadi tempat yang mampu mendorong percepatan pelayanan publik menjadi lebih baik,” pungkas Anas.(infopublik)
