JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman menyoroti dugaan kebocoran hingga perdagangan data 4.759.218 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di di forum hacker, Breach Forums.
Aminurokhman pun menyayangkan kejadian itu dan meminta BKN dan BSSN, serta Kemenkominfo untuk melakukan investigasi atas dugaan isu tersebut.
”Ketika BKN sudah dibobol begini, kita menyayangkan bahwa antisipasi yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menangani ini. Saya anggap tidak safe ya. Sehingga saya meminta kepada BKN untuk segera mengambil langkah-langkah antisipasi agar tidak merugikan,” katanya, Selasa (13/8/2024).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini pun menyoroti kinerja BSSN yang dinilai kerap kali kecolongan. Padahal, menurutnya, BSSN merupakan instansi resmi pemerintah yang salah satu tugas utamanya adalah perihal pengaman data.
”Kalau itu sumber bocornya ada di BSSN, tentu ini juga kita sayangkan. Karena ini kan instansi pemerintah yang punya tanggung jawab terhadap perlindungan semua data. Kecolongan kok sering terjadi kan gitu. Kalau kecolongan itu hanya sekali dua kali, tapi kalau sering terjadi ini menandakan bahwa lemahnya manajemen data ini tidak diantisipasi dengan proteksi yang perfect, yang safe,” kritiknya.
Aminurokhman pun menilai bahwa seringnya kasus pembobolan data ini dapat membuat publik menjadi tidak percaya terkait kinerja dan keseriusan pemerintah di dalam mengantisipasi serangan hacker.
”Ke depan pemerintah gak boleh lengah bahwa kejahatan IT ini sudah tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Faktanya hari ini, setelah BSSN dibobol, sekarang BSSN dan BKN gitu. Artinya kejahatan di siber ini tidak diantisipasi. Saya tidak tahu lemahnya dari sisi mana. Kalau faktor kita memang belum punya satelit sendiri barangkali,” sebutnya.
Atau, sambungnya, karena faktor satelitnya disewa bisa saja terjadi. “Tapi itu semua kan sebetulnya kan sudah bisa diantisipasi dengan sistem. Nah sistemnya ini kan harus diprotect dengan cara yang benar,” pungkas Legislator Dapil Jawa Timur itu. (dpr)
