Yogyakarta, Menaramu.id – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia, termasuk PWM Sumatera Barat, berkumpul di Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada 27-28 Juli 2024. Rapat Konsolidasi Nasional ini digelar untuk membahas isu krusial yang tengah menjadi sorotan publik, yakni tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
PWM Sumbar yang diwakili oleh Ketua Bakhtiar dan Sekretaris Apris ikut serta dalam pertemuan penting ini. Tujuan utama konsolidasi adalah untuk menyatukan persepsi antara Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan seluruh pimpinan wilayah terkait keputusan strategis mengenai penerimaan IUP dan strategi penguatan ekonomi.
“Pertemuan ini sangat penting bagi kami,” ujar Ketua PWM Sumbar, Bakhtiar, secara tertulis kepada Menaramu.id pada, Sabtu (27/7/2024). “Kami perlu memastikan bahwa langkah yang diambil Muhammadiyah sejalan dengan nilai-nilai organisasi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat.”
Tawaran IUP yang diajukan oleh pemerintah ini memang menjadi perbincangan hangat di internal Muhammadiyah. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini dihadapkan pada dilema antara potensi keuntungan ekonomi dari sektor pertambangan dengan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Kami akan mendengarkan dengan seksama semua masukan dan pertimbangan dari pimpinan pusat dan pimpinan wilayah lainnya,” tambah Sekretaris PWM Sumbar, Apris. “Keputusan final akan diambil setelah melalui proses diskusi yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek.”
“Kegiatan ini juga akan menghadirkan tokoh-tokoh penting nasional seperti dengan bapak Jusuf Kala, bersama beliau nanti akan membahas peran stategis Muhammadiyah dalam memajukan ekonomi umat dan bangsa, kemudian esok harinya membahas strategi pembangunan nasional bersama bapak Prabowo Subianto,” jelas Apris
Hasil dari rapat konsolidasi ini sangat dinantikan oleh publik. Keputusan Muhammadiyah terkait IUP akan menjadi barometer bagi organisasi-organisasi Islam lainnya dalam menyikapi isu serupa.
Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas telah mengungkap bahwa Muhammadiyah pada dasar sudah memeriksa IUP yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut dengan beberapa syarat, namun, pernyataan resmi Muhammadiyah akan dikeluarkan usai rapat konsolidasi dengan PWM se-Indonesia. (EN)
