Padang, Menaramu.id – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat (PWM Sumbar) menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menerima konsesi tambang dari pemerintah. Keputusan ini diambil setelah melalui proses pengkajian yang mendalam oleh PP Muhammadiyah.
Ketua PWM Sumbar Bakhtiar dan Sekretaris Apris, menyampaikan bahwa PWM Sumbar akan segera melakukan konsolidasi dengan seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Sumbar. Tujuannya adalah untuk menyampaikan secara langsung hasil dari Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang baru saja digelar di Yogyakarta pada 27-28 Juli 2024.
“Kami berharap seluruh elemen Muhammadiyah di Sumatera Barat dapat memahami dan mendukung keputusan pusat ini. Proses pengambilan keputusan terkait konsesi tambang telah melalui kajian yang sangat matang,” tegas Apris.
Dukungan terhadap keputusan pusat ini diharapkan dapat menyatukan langkah seluruh kader Muhammadiyah di Sumatera Barat. Dengan soliditas yang kuat, Muhammadiyah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah, khususnya dalam sektor ekonomi.
Konsesi tambang yang diterima oleh Muhammadiyah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pertambangan dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, menyampaikan pesan penting saat menutup acara Rapat Konsolidasi Nasional Muhammadiyah pada hari Ahad 2024, pukul 12.00 WIB.
“Saya minta kepada seluruh PWM yang hadir ini untuk menyampaikan kepada jajaran pimpinan Muhammadiyah di bawahnya agar berada dalam semua keputusan yang telah ditetapkan,” kata Bakhtiar mengutip penjelasan Haedar.
Menurutnya, keputusan ini telah sesuai dengan mekanisme dan sistem organisasi, maka diminta agar semua komponen persyarikatan Muhammadiyah berada dalam sistem itu.
“Oleh karenanya, jangan ada lagi yang membuat analisa, opini, dan pernyataan di luar sistem tersebut,” ujarnya.
Meskipun demikian, keputusan ini juga memunculkan sejumlah tantangan. Muhammadiyah perlu memastikan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tambang juga menjadi hal yang sangat penting. (EN)
