Yogyakarta, Menaramu.id – Muhammadiyah secara resmi memutuskan menerima pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah. Keputusan ini diambil setelah melalui proses kajian mendalam dan pertimbangan matang, serta mendapatkan dukungan dari seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah.
Dalam konferensi pers yang digelar usai Konsolidasi Nasional PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada, Ahad (28/7/2024). Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan.
Salah satunya adalah fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang menyatakan bahwa kegiatan pertambangan secara umum diperbolehkan dalam Islam selama tidak merusak lingkungan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
“Muhammadiyah melihat pengelolaan tambang sebagai peluang untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat dan bangsa. Kami berkomitmen untuk menjalankan bisnis pertambangan secara bertanggung jawab, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mu’ti.
Dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah memiliki sejumlah tujuan utama, antara lain, kesejahteraan Masyarakat. Keuntungan dari bisnis pertambangan akan digunakan untuk mendukung berbagai program sosial Muhammadiyah, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kemudian pelestarian lingkungan, Muhammadiyah akan menerapkan teknologi ramah lingkungan dan melakukan upaya maksimal untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia, Muhammadiyah akan melibatkan masyarakat sekitar tambang dalam proses pengelolaan dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Terakhir, pengembangan riset dan pendidikan, Muhammadiyah akan menjadikan bisnis pertambangan sebagai sarana untuk mengembangkan riset dan pendidikan di bidang pertambangan.
Untuk menjalankan bisnis pertambangan ini, Muhammadiyah telah membentuk tim pengelola yang dipimpin oleh Muhadjir Effendy, Sekretaris Muhammad Sayuti, Anggota Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, dan Arif Budimanta.
“Kami yakin dengan tim yang solid dan komitmen yang kuat, Muhammadiyah mampu menjalankan bisnis pertambangan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh stakeholders,” tambah Mu’ti.
Muhammadiyah akan menerapkan model bisnis yang berbeda dari perusahaan tambang pada umumnya. Muhammadiyah akan mengutamakan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meskipun memiliki potensi yang besar, bisnis pertambangan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti regulasi yang kompleks, fluktuasi harga komoditas, dan potensi konflik sosial. Namun, Muhammadiyah optimis dapat mengatasi tantangan tersebut dengan dukungan dari seluruh pihak.
Muhammadiyah berharap bisnis pertambangan ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nashir mengatakan, keputusan Muhammadiyah menerima penawaran pemerintah dalam untuk mengelola tambang sudah dilakukan dengan riset dan kajian mendalam terkait penawaran tambang tersebut.
“Jadi kalau ada yang bilang, kalau ujung-ujungnya menerima kenapa tidak dari awal saja, nah kami justru membalikan kalau seandainya kami menolak kenapa tidak dari awal saja, artinya di sini kami harus melakukan riset sebelum mengambil sebuah keputusan,” ujar Haidar Nashir.
Selain itu, Haidar Nashir menegaskan, keputusan PP Muhammadiyah ini sudah ditetapkan dan didukung oleh seluruh elemen Muhammadiyah mulai tingkat pusat maupun wilayah, ia meminta warga Muhammadiyah bisa memahami dan mendukung keputusan PP Muhammadiyah tersebut.
“Jika nanti tambang ini bermasalah, seperti mudharatnya lebih besar dari maslahatnya, nanti kita akan kembalikan izin tambang tersebut kepada pemerintah,” bebernya.
Sebelumnya, Penasehat PP Muhammadiyah dalam rapat konsolidasi nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, mengatakan, Muhammadiyah memiliki potensi dan sumber daya yang mumpuni untuk mengelola tambang.
“Sebaiknya Muhammadiyah mengambil penawaran itu, kalau tidak maka akan dipindah ke yang lain seperti pengusaha, kalau ke pengusaha jelas mereka akan lebih mementingkan keuntungan saja,” ujar JK.
Selain itu, Jusuf Kala mengatakan, “Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah, dan salah satu bentuk gerakan dakwah itu adalah memperkuat ekonomi, melalui pertambangan bisa membantu Muhammadiyah dalam menggerakan semua bentuk dakwah Muhammadiyah tersebut,” tuturnya. (EN)
