Padang, Menaramu.id – Keputusan pemerintah membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengelola sektor pertambangan, khususnya bagi Muhammadiyah, disambut baik oleh Ketua Pimpinan Wilayah pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat (PWPM Sumbar) Ade Herdiwansyah. Ia optimis Muhammadiyah mampu mengelola tambang dengan baik.
“Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk berkontribusi di sektor pertambangan. Muhammadiyah memiliki banyak kader yang berpengalaman dan berkompeten di bidang ini,” ujar Ade kepada Menaramu.id pada, Sabtu (27/7/2024).
Menurutnya, Muhammadiyah dapat menjadi contoh bagi pengelolaan tambang yang berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Selama ini, Muhammadiyah telah membuktikan kemampuannya dalam mengelola berbagai sektor, seperti pendidikan dan kesehatan. Kami yakin hal yang sama dapat terulang di sektor pertambangan,” imbuhnya.
Keyakinan Ade didasari oleh keberadaan sejumlah kader Muhammadiyah yang telah berkecimpung di industri pertambangan. Mereka memiliki pengetahuan dan jaringan yang luas, serta pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku.
“Saya yakin Kader-kader Muhammadiyah siap memberikan kontribusi terbaik untuk Muhammadiyah dan bangsa. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan pengelolaan tambang yang transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tegas Ade.
Meski demikian, langkah Muhammadiyah ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kompleksitas regulasi pertambangan yang terus berkembang. Selain itu, isu lingkungan dan sosial juga menjadi perhatian utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan tambang.
Namun, tantangan ini juga menjadi peluang bagi Muhammadiyah untuk menunjukkan komitmennya dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Muhammadiyah dapat menciptakan model pengelolaan tambang yang inovatif dan berkelanjutan.
Ade berharap, keputusan pemerintah ini dapat membuka jalan bagi Muhammadiyah untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional. “Kami siap bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.
Sebelumnya, dikutip dari Tempo.co, Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas mengungkapkan, PP Muhammadiyah pada dasarnya sudah menerima izin usaha pertambangan yang ditawarkan oleh pemerintah. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno PP Muhammadiyah pada Rabu, (24/7/2024) kemaren.
Namun, persetujuan ini bukan tanpa syarat. Muhammadiyah menekankan bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat sekitar. (EN)
