Padang, Menaramu.id – Ketua DPD IMM Sumatera Barat, Hanafi, mengkritik eksistensi kepolisian Sumatera Barat yang tercederai oleh serangkaian permasalahan krusial. Mulai dari kasus tawuran hingga tragedi meninggalnya Afif Maulana, yang menimbulkan kontroversi dengan dugaan keterlibatan kepolisian dalam insiden tersebut. Meskipun kasus tersebut telah ditutup, keberadaan CCTV yang terhapus memunculkan kecurigaan terhadap transparansi investigasi.
Tak hanya itu, Hanafi juga menyoroti perilaku represif sejumlah oknum polisi yang diduga melanggar SOP dengan tindakan fisik yang berlebihan, seperti menendang, memukul, dan bahkan menyetrum. Hal ini tidak hanya mencoreng nama baik institusi kepolisian tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
“Kenapa CCTV ini tidak diamankan oleh petugas, padahal kejadian tawuran jelas meninbulkan korban jiwa, ini tentu saja membuat kita ragu akan transparansi aparat dalam melakukan investigasi,” kata Hanafi.
Masalah lain yang diangkat adalah kinerja Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat yang dipertanyakan, terutama terkait manajemen kemacetan di Jalan Sitinjau Lauik. Jalan ini krusial sebagai jalur alternatif sejak jalan utama terputus akibat bencana alam, namun kurangnya pengaturan dan kesadaran pengemudi memperparah kemacetan, dengan banyak kendaraan tidak mengikuti aturan operasional yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
Hanafi menegaskan perlunya tindakan tegas untuk mengatasi semua permasalahan ini guna mengembalikan kepercayaan masyarakat pada kepolisian. Ia juga mengajak Kapolri untuk mengevaluasi kembali kinerja bawahannya di Sumatera Barat demi mencegah terulangnya kejadian negatif di masa mendatang.
“Akhir-Akhir ini kemacetan di Sitinjau Lawik telah cukup menganggu dan menghambat aktivitas masyarakat, kemacetan ini sebenarnya bisa dicegah asalkan aparat kepolisian selalu melakukan pengaturan lalu lintas,” ujar Hanafi. “Banyak pengendara yang tidak tertib, akibatnya memperparah kemacetan, kemana Polisi lalulintas,” tambahnya.
Dalam situasi yang demikian, kritik yang tajam dari Hanafi tidak hanya mengingatkan akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi di institusi kepolisian, tetapi juga menyerukan perbaikan mendesak dalam penegakan hukum dan pelayanan publik di daerah tersebut. (EN)
